Refly Harun Sebut TNI Terlalu Jauh Melangkah

- 21 November 2020, 18:46 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun: Refly Harun menjelaskan terkait Pangdam dan FPI, dia menyebutkan bahwa TNI tak harus mengurus urusan sipil, apalgi hingga mengurus spanduk. /Tangkap layar youtube.com/Refly Harun

REFERENSI BERITA - Pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengaku sebagai sosok yang berada di balik perintah penurunan baliho Habib Rizieq mendapat sorotan ahli hukum tata Negara, Refly Harun.

Refly juga menyayangkan penyataan Dudung Abdurachman yang menyebut bahwa FPI dan Habib Rizieq harus patuh pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Refly Harun mengatakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdullah tak ingin melihat FPI menjadi organisasi yang merasa benar sendiri.

Baca Juga: Waspadalah! Dalam Sepekan ke Depan ada Potensi Cuaca Ektrem

Terkait hal tersebut, Refly Harun meminta Pangdam Jaya untuk melihat dari sistem ketatanegaraan negara Indonesia.

Refly Harun menjelaskan, jika negara ini terbagi ke dalam unit-unit kelembagaan yang memiliki kerja masing-masing division of labor, termasuk Kodam Jaya dan Pangdam Jaya.

Ia juga menjelaskan sejak reformasi, Indonesia sudah sepakat untuk menghilangkan Dwi Fungsi ABRI yang sekarang disebut TNI.

"Jadi, ABRI atau sekarang TNI tidak ikut-ikutan lagi di wilayah politik," ujarmya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah 21 November 2020.

Baca Juga: Produsen Sarung Tangan Medis Rekondisi di Bandung Ditangkap Polisi

Halaman:

Editor: Rukman Nurhalim Mamora

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X